loading...

Video Pria Puji Ahok Berhasil Atasi Banjir Jakarta Dengan Tanggul

NAWACITA JOKOWI

Jokowi Lantik Kepala BSSN Djoko Setiadi

JOKOWI Kecam Pernyataan TRUMP Atas YERUSALEM

Jokowi Beri 1.230 Sertifikat Tanah di Papua Barat

Dunia Akui Kinerja Ahok

Fakta...!!! Praktek Uang Haram Trotoar Tanah Abang Dibongkar Tim Najwa Shihab

PRESIDEN JOKOWI Jadi Imam Shalat PRESIDEN AFGHANISTAN

Pesan JOKOWI Untuk Relawan PROJO Hadapi Tahun Politik

loading...

Alumni 212 Dinilai Ingin Merebut Kekuasaan Demi Negara Islam

loading...
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai massa yang tergabung dalam Alumni 212 merupakan kelompok politis berkuatan radikal. Mereka dianggap ingin merebut kekuasaan demi mendirikan negara Islam.




Menurut Boni, motif itu tampak dari penyelenggaran reuni Alumni 212 di lapangan Monumen Nasional pada 2 Desember lalu.

“Reuni 212 belum lama ini adalah pengelompokkan politik yang terang-benderang,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk Ke mana Arah Politik Kelompok Radikal di Pilpres 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (13/12).

“Kelihatan motif mereka ingin merebut kekuasaan untuk selanjutnya mengubah konstitusi dan mendirikan negara agama yang hari ini berkedok NKRI Syariah,” ucap Boni.

Boni menyebut ada indikasi lain bahwa Alumni 212 merupakan kelompok politis radikal. Mereka kini tidak sungkan menggunakan kata kafir, anti-Islam, dan anti-PKI. 

Kata-kata tersebut, menurut Boni, diteriakkan untuk menyudutkan Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Menurut Boni, hal itu termasuk wujud kampanye hitam terhadap pemerintahan Jokowi. 

“Lalu diam-diam membangun sentimen konflik dengan memakai istilah pribumi dan NKRI Syariah,” ujar Boni.

Boni menyebut Alumni 212 bukan kelompok mayoritas di Indonesia. Mereka hanya kelompok minoritas yang pengaruhnya dianggap mengganggu masyarakat.

Boni merasa aneh dengan sikap kalangan mayoritas yang memilih diam. Menurut Boni, hal itu justru menguntungkan Alumni 212.

“Itulah yang menyebabkan minoritas garis keras tampak kuat, membahayakan dan makin politis,” ujar Boni.

Boni berharap masyarakat tidak hanya bersikap diam menanggapi isu radikalisme yang dapat mengancam Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Politik bernuansa radikal harus dikikis sedini mungkin agar tidak terjadi pada pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 mendatang.

“Itu tugas kelas menengah tugas kita semua untuk memperkuat masyarakat sipil dalam demokrasi ini,” ujar Boni.CnnIndonesia.com
loading...

Comments