Jadi Panglima TNI, ini Beberapa PR yang Harus Diselesaikan Hadi

loading...

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/12). Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) sudah menanti untuk diselesaikan oleh Panglima Hadi.

PR dari Komisi I ke Marsekal Hadi Saat Resmi Jadi Panglima TNI

Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan tugas pertama Marsekal Hadi Tjahjanto, usai sah menjabat Panglima TNI, adalah pengamanan libur akhir tahun 2018. Dia mengingatkan agar Hadi mempersiapkan pengamanan dengan baik agar tidak ada catatan buruk di awal kepempimpinannya.

"Memang ada pesan (dari Golkar), karena ini akhir tahun ya. Bahwa beliau harus, kalau Presiden segera melantik, maka beliau berhadapan dengan tugas pertama yaitu persiapan pengamanan akhir tahun," kata Meutya di sela kegiatan fit and proper test Hadi, di lorong Ruang Rapat Komisi I, gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Jenderal Gatot Minta Marsekal Hadi Antisipasi Kerasnya Tahun Politik

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyambut baik penggantinya, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Hadi dinilainya cocok untuk mengatasi kerasnya tahun politik yang jadi tantangan utama.

"Agak keras, ini yang perlu diantisipasi betul," kata Gatot di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).

Kerasnya tahun politik mulai saat ini hingga 2019, menurutnya, bahkan lebih keras ketimbang Pilgub DKI 2017. Gatot juga paham tensi Pilgub DKI kemarin begitu tinggi. Namun di 2018 bakal ada 171 Pilkada. 


"Karena yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk Pileg dan Pilpres," kata Gatot.

Marsekal Hadi dipandang cocok untuk menjawab tantangan pengamanan tahun politik. Pilihan Jokowi dipandangnya sudah tepat.

"Pak Hadi cocok untuk menjadi Panglima TNI dalam tahun politik. Itu harus sama-sama kita yakini," kata Gatot.

Panglima Hadi Diminta Jaga Netralitas di Tahun Politik

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberi selamat sekaligus berharap calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bisa menjaga netralitas di tahun politik. Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan Hadi akan mendapat banyak godaan saat menjabat Panglima TNI.

"Tentu tetap bisa menjaga netralitas di tengah situasi yang tidak mudah. Di tahun-tahun politik tentu banyak godaan. Kita harapkan bisa lurus menjalankan tugasnya," kata Helmy di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Helmy juga berharap Hadi dapat menjaga TNI untuk terus setia dalam menjaga dan mengawal Pancasila serta NKRI. Ia menyarankan agar nantinya Panglima TNI terus menjaga silaturahmi dan membangun dialog dengan berbagai tokoh lintas agama.

"Kita harapkan TNI terus berkomitmen setia menjaga dan mengawal Pancasila serta NKRI," ujar Helmy.

"Membangun dialog dengan para tokoh baik muslim dan lintas agama agar dapat menjaga kebhinekaan itu sendiri," sambungnya.

Panglima Hadi Diminta Tegas Soal Penegakan Hukum

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bicara soal Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ada sejumlah tugas berat yang bakal diemban Marsekal Hadi ke depan.

"Terkait pelanggaran HAM, Kontras mencatat tahun ini masih ada 266 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang diduga melibatkan anggota TNI," kata Koordinator Kontras Yati Andriyani kepada wartawan di Sekretariat Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Yati pun menyampaikan harapannya terhadap Marsekal Hadi. Dia meminta pria yang khas dengan kumisnya itu tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan.

"Kami ingin Panglima TNI yang baru tidak ragu-ragu mengambil tindakan hukum, baik yang sifatnya kasuistik seperti kasus La Gode ini untuk menghukum siapa pun anggotanya yang terlibat," ucapnya. Dia bicara terkait kasus kematian La Gode, warga di Taliabu, Ternate, yang diduga melibatkan oknum TNI.

Selain kasus La Gode itu, lanjut Yati, ada sejumlah pekerjaan rumah lain yang telah menanti Marsekal Hadi.

"Pertama, Panglima TNI yang baru ini harusnya bisa punya banyak kesempatan untuk membuat institusi TNI lebih profesional dan kami berharap dia tidak hanya melihat ancaman secara domestik di dalam negeri, tetapi juga harus melihat ancaman dari sisi regional dan global," ujarnya.

Harapan Yati selanjutnya terkait Undang-Undang Peradilan Militer. Dia menilai UU ini perlu segera direvisi untuk mendorong institusi TNI yang akuntabel dan transparan.

"Seharusnya UU Peradilan Militer segera direvisi dan saya berharap itu bisa menjadi salah satu agenda Panglima TNI yang baru, untuk mendukung revisi UU tersebut guna mendorong institusi yang akuntabel," ujarnya. detik.com

loading...