loading...

Video Pria Puji Ahok Berhasil Atasi Banjir Jakarta Dengan Tanggul

NAWACITA JOKOWI

Jokowi Lantik Kepala BSSN Djoko Setiadi

JOKOWI Kecam Pernyataan TRUMP Atas YERUSALEM

Jokowi Beri 1.230 Sertifikat Tanah di Papua Barat

Dunia Akui Kinerja Ahok

Fakta...!!! Praktek Uang Haram Trotoar Tanah Abang Dibongkar Tim Najwa Shihab

PRESIDEN JOKOWI Jadi Imam Shalat PRESIDEN AFGHANISTAN

Pesan JOKOWI Untuk Relawan PROJO Hadapi Tahun Politik

loading...

Komentar Sri Mulyani Soal Impor Beras 500.000 Ton

loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal impor beras 500.000 ton. Impor ini dipercata bisa stabilkan harga yang melambung.

Tingginya harga beras juga sudah diperingatkan oleh pemerintah pada saat rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Bulan-bulan lalu sudah diberikan warning bahwa kenaikan harga beras sudah mulai muncul, dan oleh karena itu keputusan pemerintah setelah ada rapat koordinasi dengan wapres dan menteri-menteri terkait, kita fokus pada stabilkan harga beras menjadi yang utama bulan-bulan ini," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Menurut dia, pemerintah tidak segan mengambil kebijakan untuk impor guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan juga menjaga stabilitas harga.

Hal itu juga dilakukan ketika pemerintah sepakat untuk melakukan impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton yang dilakukan secara bertahap dari Januari sampai Maret 2018. Sehingga, impor menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengatasi suatu masalah.

"Dari pemerintah melihat faktor-faktor yang bisa dipengaruhi melalui policy pemerintah itu yang akan dilaksanakan. misalnya kebijakan impor beras, dan kelancaran arus barang, sehingga inflasi bisa ditekan bisa distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," tambah dia.

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam menjalankan kebijakan impor beras jenis khusus ini.

"DJBC (Bea dan Cukai) akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kementan, sehingga kita bisa menjalankan keputusan secara baik dan transparan, tidak ada masalah tata kelola yang bisa menimbulkan kepastian," tukas dia.  Detik.com
loading...

Comments