Pemerintah Janji Pilkada Tak Ganggu Perbaikan Ekonomi

loading...

Pemerintah menjamin perekonomian masih akan berjalan dengan baik di tahun ini meski laporan Moody’s Investor Service mengatakan bahwa momen 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan mempengaruhi efektivitas reformasi kebijakan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mau terlalu fokus akan risiko Pilkada seperti yang disebut Moody’s. Karena menurutnya, ada beberapa reformasi kebijakan pemerintah yang sedianya justru bisa dimulai tahun ini.

Ia pun mencontohkan pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik(Online Single Submission) yang sekiranya dimulai Maret mendatang sebagai reformasi di bidang investasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) dari 5.229 barang menjadi 2.200 barang sebagai bagian dari reformasi di bidang logistik.

“Kami tidak membicarakan Pemilu atau Pilkada, justru di tahun ini kami ingin fokus menyelesaikan berbagai macam masalah,” jelas Sri Mulyani ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rabu (10/1).

Ia menyebut, reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tergambar dari peringkat surat utang Indonesia yang dinilai membaik oleh beberapa lembaga pemeringkat, seperti Fitch Ratings dan Moody’s sendiri. Akibat perbaikan peringkat tersebut, biaya pinjaman (cost of borrowing) dari Surat Utang Indonesia semakin turun dan mengindikasikan bahwa risiko fiskal Indonesia semakin membaik.

“Dengan adanya approval (mengenai kondisi fiskal) yang berbentuk perbaikan sisi rating, ini juga berpengaruh terhadap seluruh spread. Kami lihat kemarin utang jangka lima tahun rate-nya turun 150 basis poin dalam setahun,” tambahnya.

Melengkapi ucapan Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, momen Pilkada serentak selalu ada setiap tahun dan itu terbukti tidak mengganggu implementasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Dari sisi fiskal, contohnya, perhelatan 150 lebih Pilkada serentak di tahun 2015 masih bisa menahan laju defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di angka 2,56 persen. Sementara itu, Pilkada serentak sebanyak 106 di tahun 2016 masih membuat defisit APBN di angka 2,49 persen. Kedua angka itu masih sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Selama ini juga terjadi Pilkada terus selama dua hingga tiga tahun terakhir. Kan reform jalan terus, apalagi sektor fiskal yang diperbaiki,” jelas Suahasil.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat surat utang, Moody’s Investor Service memperingatkan bahwa momen Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2018 bisa menghambat laju efektivitas reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia. CnnIndonesia.com

loading...