loading...
Presiden Joko Widodo ingin agar pengurus
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ikut melihat dan
menyaksikan kondisi yang ada di Kabupaten Asmat, Papua.
"Mungkin nanti, ya, mungkin nanti saya
akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI, ya,"
kata Presiden Joko Widodo setelah menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok
Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu
(3/2/2018), seperti dikutip Antara.
Hal ini disampaikan menanggapi aksi Ketua BEM
UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning ke Jokowi.
Aksi itu terjadi pada Jumat (2/2/2018) saat
Jokowi menghadiri Dies Natalis UI di kampus UI, Depok.
Kartu kuning itu diberikan sebagai peringatan
kepada Presiden Jokowi atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri,
termasuk soal masalah gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Namun, Jokowi
menilai, sebaiknya BEM UI melihat langsung kondisi di Asmat.
"Biar lihat bagaimana medan yang ada di
sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah, terutama
Papua," kata Presiden.
Adapun mengenai tindakan mahasiswa UI itu,
Presiden tidak mempermasalahkannya.
"Ya, yang namanya aktivis muda, ya, namanya
mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang mengingatkan itu
bagus sekali," ucap Presiden.
Meski demikian, pada Jumat kemarin, Jokowi
sama sekali tidak menggubris aksi mengangkat kartu kuning dan meniup peluit
yang dilakukan Zaadit. Mahasiswa Fakultas MIPA itu akhirnya diamankan ke luar
ruangan oleh Pasukan Pengamanan Presiden.
Zaadit mengatakan, ada tiga tuntutan BEM UI
kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.
Berdasarkan data Kemenkes, 646 anak terkena
wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, ditemukan
pula 25 anak suspect campak serta empat anak terkena campak dan gizi buruk.
BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk
masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar. Pada
2017, dana otonomi khusus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2
triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
"Kondisi gizi buruk tersebut tidak
sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk
Papua," kata Zaadit.
BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah
mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt gubernur
Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt gubernur Sumut.
Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI. kompas.com
loading...
Comments
Post a Comment