loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap
Rp 6 miliar yang diterima Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan, digunakan untuk menyuap
anggota DPRD Jambi.
Suap diberikan kepada anggota DPRD Jambi untuk bersedia hadir dalam
pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, uang suap untuk DPRD
Jambi itu diduga dikumpulkan Zumi Zola dan Arfan dari para kontraktor pada
proyek-proyek di Jambi.
"Logikanya apakah para Plt ini sendiri punya kepentingan untuk
memberikan sesuatu kepada DPRD agar ketok palu terjadi penetapan APBD 2018.
Cara berpikir seperti ini, apapun alasannya, pasti ada keikutsertaan dari
kepala daerah dalam hal ini gubernur," kata Basaria dalam jumpa pers di
gedung KPK, Jumat (2/2/2018).
Dalam kasus suap RAPBD Jambi 2018, Arfan sudah berstatus tersangka.
Selain Arfan, KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah
Provinsi Jambi Erwan Malik dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin.
Adapun seorang tersangka penerima suap adalah Supriono selaku anggota
DPRD Jambi. Uang suap untuk DPRD Jambi ini yang sebelumnya diungkap KPK dengan
istilah uang ketok palu.
Dalam kasus ini pula, KPK menemukan uang Rp 4,7 miliar. Uang tersebut
diduga bagian dari total Rp 6 miliar yang akan diberikan kepada sejumlah
anggota DPRD Jambi.
"Untuk membayar, untuk memberikan kemarin 4 sekian miliar itu,
apakah mungkin dari kantong Pak Gubernur, kan enggak. Pasti diterima,
dimintakan, dari para pengusaha. Bentuk pemberian ini tidak boleh karena
berlawanan dengan jabatannya," ujar Basaria. kompas.com
loading...
Comments
Post a Comment