loading...

Video Pria Puji Ahok Berhasil Atasi Banjir Jakarta Dengan Tanggul

NAWACITA JOKOWI

Jokowi Lantik Kepala BSSN Djoko Setiadi

JOKOWI Kecam Pernyataan TRUMP Atas YERUSALEM

Jokowi Beri 1.230 Sertifikat Tanah di Papua Barat

Dunia Akui Kinerja Ahok

Fakta...!!! Praktek Uang Haram Trotoar Tanah Abang Dibongkar Tim Najwa Shihab

PRESIDEN JOKOWI Jadi Imam Shalat PRESIDEN AFGHANISTAN

Pesan JOKOWI Untuk Relawan PROJO Hadapi Tahun Politik

loading...

KPK yang Disarankan Pindah ke Korut Itu Terus Tancap Gas

loading...
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut KPK cocoknya pindah ke Korea Utara menyusul gencarnya operasi tangkap tangan (OTT). Tak ambil pusing, KPK terus membuktikan kinerjanya dengan melakukan OTT di sejumlah daerah.
Terbaru, KPK melakukan OTT di Lampung Tengah dalam kasus suap Pemkab terhadap DPRD terkait pinjaman daerah kepada pihak swasta. Bupati Lampung Tengah Mustafa turut ditangkap dalam pengembangan kasus ini.

Kasus dugaan suap untuk anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman daerah direncanakan akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.


"Ini adalah keputusan yang memang menjadi cobaan saya," ujar Mustafa sesaat sebelum ditahan KPK.

Sebelum Mustafa, setidaknya KPK juga telah menangkap tiga kepala daerah dalam OTT. Mereka adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang terseret kasus suap izin lahan; Bupati Ngada Marianus Sae, yang menerima gratifikasi dalam proyek-proyek infrastruktur di wilayahnya; dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, dalam kasus suap dari dana pungli.

Maraknya penangkapan yang dilakukan KPK membuat Fahri Hamzah menyebut cara lembaga antirasuah itu tak cocok diterapkan di negara demokrasi. Menurutnya, OTT tidak akan membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera.

"KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja. Suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok dia. Nggak bisa dia di negara demokrasi," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

"Saya menganggap KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi. Kayak sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi pilkada itu, kayak berburu di kebun binatang," imbuhnya. 

KPK disebut hanya sedang membuat drama oleh Fahri. Dia meminta Presiden Joko Widodo menutup KPK apabila tak lagi diperlukan.

"Nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama seolah-olah efek jera, bohong itu. Jadi ini menurut saya kekeliruan. Sudahlah tutup saja, Jokowi harus berani," tukas Fahri.

KPK sendiri menanggapi santai komentar Fahri itu. Wakil Ketua KPK Saut Situmoang menganggap Fahri bermaksud baik dengan komentarnya.

"Bro Fahri nanggap begitu, hatinya baik kok. Apalagi karena yang bersangkutan bicara itu dijamin oleh UU untuk parle (bicara), diskusi, dan seterusnya," sebut Saut.

Dia juga menyebut KPK tak mudah ditutup. Menutup KPK, menurutnya, tak semudah menutup warung.

"Tapi kalau mau nutup KPK kan bukan kayak mau nutup warung. LagianUU KPK-nya kan dibuat lewat parle juga, jadi parle-parle dululah biar kita-kita siap-siap kalau tutupnya warung kapan gitu," ujar Saut.  detik.com
loading...

Comments