loading...
Aktivis kehutanan Tosca Santoso menyatakan langkah Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sertifikat kepada para petani dan warga miskin merupakan bagian dari kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membenahi mewujudkan rasa keadilan masyarakat di bidang agraria.
"Sertifikasi memang hanya tindakan administrasi untuk kepastian hukum. Tetapi kebijakan untuk perhutanan sosial, akses petani supaya dapat menggunakan hutan negara itu, jelas punya kontribusi untuk pemenuhan rasa keadilan," tulis Santoso seperti dikutip detik.com dari akun facebooknya atas seizinnya, Kamis (22/3/2018).
Kalau Amien Rais menuding Jokowi hanya ngibul dalam soal pembenahan agraria, kata salah satu pendiri PAN yang kemudian meninggalkan partai itu, sebaiknya dia meluangkan waktu untuk mempelajari apa yang terjadi dengan perhutanan sosial.
Gagasan inti dari perhutanan sosial, papar Santoso, adalah ingin mengubah struktur penguasaan lahan di hutan negara. Dengan memberi akses lebih luas kepada petani tuna tanah, atau yang kepemilikannya sempit. Gagasan itu sangat relevan, mengingat mayoritas petani kita tuna lahan. Perhutanan sosial menyasar mereka. Terutama untuk petani yang tinggal di 32 ribu desa dalam kawasan hutan.
Ide hutan untuk kemasyarakatan ini sejatinya mulai muncul di ujung kekuasaan Soeharto, tapi tak banyak diwujudkan. Begitu pun di masa awal reformasi, hanya sedikit upaya yang dilakukan pemerintah untuk perhutanan sosial. Baru dalam tujuh tahun terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhyono (SBY), 2007-2014, sekira 450 ribu hektare lahan hutan dialokasikan untuk petani dalam berbagai program hutan untuk masyarakat.
"Jadi, Jokowi memang bukan presiden pertama yang membuka hutan untuk masyarakat," tandas Santoso yang sudah 10 tahun menjadi aktivis kehutanan di pedusunan Sarongge, Jawa Barat.
Tetapi dia melihat ada keseriusan yang berbeda antara Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Sampai akhir 2017, Jokowi membagikan lahan hutan untuk perhutanan sosial sekitar 1,08 juta ha. Artinya dalam tiga tahun, ia memberi akses petani ke hutan negara, dua kali lipat dari yang dikerjakan SBY dalam 10 tahun. Itu pun tak seberapa. Sebab, Jokowi awalnya menargetkan 12,7 juta ha hutan negara untuk perhutanan sosial. Tetapi target itu dianggap terlalu ambisius. Sehingga Januari 2018 lalu, Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya mengumumkan target yang lebih mungkin dicapai: sampai 2019, sebanyak 4,3-5,1 juta ha hutan negara akan diberikan kepada petani. detik.com
loading...
Comments
Post a Comment