loading...
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kembali menjelaskan soal posisi utang Indonesia, khususnya utang pemerintah yang mencapai Rp 4.034 triliun. Masalah utang saat ini menjadi sasaran tembak bagi pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah.
Pemerintah, sambungnya, mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 2.220 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah memiliki program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti untuk pendidikan dan kesehatan.
"Jadi angka itu dibikin hidup, dibuat connect dengan emosi masyarakat. Anggaran dari kementerian ada yang kurang dari Rp 1 triliun. Pendidikan yang kita guyurkan kepada masyarakat itu Rp 444 triliun, kesehatan Rp 110 triliun. Hal ini bisa saja tidak berarti bagi masyarakat dan menganggap pemerintah it's not doing enough. Kalau kita tidak buat itu hidup dan nyata, APBN tahun ini Rp 2.220 triliun itu seperti tidak ada apa-apanya," tegas Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah, di Jakarta, Senin (16/4/2018).
Dari anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk masyarakat, kata Sri Mulyani, yang disoroti oleh sejumlah pihak, justru masalah utang pemerintah. Per Februari 2018, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 4.034,8 triliun.
"Sehingga orang membuat masalahnya dari Rp 2.220 triliun itu yang dilihat utang saja, kemudian ditakut-takutin. Padahal mereka tidak ada hubungannya dengan utang. Kita yang kerjain, kita mengelolanya dengan prudent, kita juga coba untuk jelaskan. Mereka juga tidak melihat keseluruhan. Mereka mencoba cari satu titik saja. Dan itu dieksploitir, itu teknik komunikasi dari pihak lawan," terangnya.
"Jadi angka itu dibikin hidup, dibuat connect dengan emosi masyarakat. Anggaran dari kementerian ada yang kurang dari Rp 1 triliun. Pendidikan yang kita guyurkan kepada masyarakat itu Rp 444 triliun, kesehatan Rp 110 triliun. Hal ini bisa saja tidak berarti bagi masyarakat dan menganggap pemerintah it's not doing enough. Kalau kita tidak buat itu hidup dan nyata, APBN tahun ini Rp 2.220 triliun itu seperti tidak ada apa-apanya," tegas Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah, di Jakarta, Senin (16/4/2018).
Dari anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk masyarakat, kata Sri Mulyani, yang disoroti oleh sejumlah pihak, justru masalah utang pemerintah. Per Februari 2018, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 4.034,8 triliun.
"Sehingga orang membuat masalahnya dari Rp 2.220 triliun itu yang dilihat utang saja, kemudian ditakut-takutin. Padahal mereka tidak ada hubungannya dengan utang. Kita yang kerjain, kita mengelolanya dengan prudent, kita juga coba untuk jelaskan. Mereka juga tidak melihat keseluruhan. Mereka mencoba cari satu titik saja. Dan itu dieksploitir, itu teknik komunikasi dari pihak lawan," terangnya.
Oleh sebab itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta agar bidang kehumasan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk bisa mensosialisasikan secara baik hal-hal yang telah dilakukan pemerintah. Sehingga jangan sampai masyarakat menilai yang dilakukan pemerintah selama ini hanya menambah utang saja.
"Kalau kita punya lapangan yang besar dengan amunisi yang banyak, kita dikasih satu semut saja kayak kelojotan. Ya itu salahnya kita. Namun tentu tidak semua kami di Kemenkeu yang bicara, makanya seluruh kementerian lembaga harus bisa mempresentasikan," tandas Sri Mulyani.
Kemenkeu Tegaskan RI Tak Bakal Bangkrut meski Utang Rp 4.038 Triiun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Indonesia tidak akan bangkrut meski utang pemerintah terus bertambah. Hal ini didukung kemampuan membayar utang dengan baik.
Per Februari 2018, utang mencapai Rp 4.034,8 triliun dan diperkirakan terus bertambah. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso mengatakan, peningkatan utang tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Dia juga membantah kekhawatiran Indonesia bisa bangkrut.
"Jadi bangkrut itu enggak mungkin. Itu jauh pandang dari api. Aman sekali," ujar dia saat ditemui, di Kompleks Universitas Indonesia, Depok, pada 13 April 2018.
Dia menuturkan, ciri-ciri kebangkrutan antara lain berkurangnya kepercayaan pemberi pinjaman terhadap Pemerintah.
"Bangkrut itu indikasi pertamanya enggak ada lagi orang yang mau memberikan pinjaman. Terus dianggap tidak kredibel," kata dia.
Indikasi ini dipatahkan dengan pemberian kenaikan peringkat Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil oleh Moody's Investor Service (Moody's) pada 13 April 2018.
"Moody's saja naikan rating. Iya. Jadi jauh sekali. Orang berpersepsi bangkrut itu membingungkan," tambah dia.
Selain, itu meskipun utang Pemerintah Indonesia meningkat, juga diimbangi dengan kemampuan untuk membayar yang masih baik.
"Kita enggak pernah nunggak. Tidak pernah menyalahi janji kontrak pinjaman," kata dia. liputan6.com
"Kalau kita punya lapangan yang besar dengan amunisi yang banyak, kita dikasih satu semut saja kayak kelojotan. Ya itu salahnya kita. Namun tentu tidak semua kami di Kemenkeu yang bicara, makanya seluruh kementerian lembaga harus bisa mempresentasikan," tandas Sri Mulyani.
Kemenkeu Tegaskan RI Tak Bakal Bangkrut meski Utang Rp 4.038 Triiun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Indonesia tidak akan bangkrut meski utang pemerintah terus bertambah. Hal ini didukung kemampuan membayar utang dengan baik.
Per Februari 2018, utang mencapai Rp 4.034,8 triliun dan diperkirakan terus bertambah. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso mengatakan, peningkatan utang tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Dia juga membantah kekhawatiran Indonesia bisa bangkrut.
"Jadi bangkrut itu enggak mungkin. Itu jauh pandang dari api. Aman sekali," ujar dia saat ditemui, di Kompleks Universitas Indonesia, Depok, pada 13 April 2018.
Dia menuturkan, ciri-ciri kebangkrutan antara lain berkurangnya kepercayaan pemberi pinjaman terhadap Pemerintah.
"Bangkrut itu indikasi pertamanya enggak ada lagi orang yang mau memberikan pinjaman. Terus dianggap tidak kredibel," kata dia.
Indikasi ini dipatahkan dengan pemberian kenaikan peringkat Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil oleh Moody's Investor Service (Moody's) pada 13 April 2018.
"Moody's saja naikan rating. Iya. Jadi jauh sekali. Orang berpersepsi bangkrut itu membingungkan," tambah dia.
Selain, itu meskipun utang Pemerintah Indonesia meningkat, juga diimbangi dengan kemampuan untuk membayar yang masih baik.
"Kita enggak pernah nunggak. Tidak pernah menyalahi janji kontrak pinjaman," kata dia. liputan6.com
loading...
Comments
Post a Comment