loading...
Rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang bocor di media sosial turut ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam rekaman tersebut, Rini dan Sofyan membicarakan proyek LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM), bagian dari Kalla Group.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa proyek tersebut dimulai di 2013, atau sebelum dirinya menjadi Wapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini digagas oleh perusahaan yang dimiliki Kalla Group yang rencananya dikerjasamakan dengan PT Pertamina (Persero).
"Iya, itu proyek dimulai tahun 2013, sebelum saya jadi Wapres. Jadi itu proyek murni swasta," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).
Presiden Jokowi juga ikut menanggapi polemik ini. Bagaimana respons lengkap kedua pemimpin negara tersebut?
Simak rangkuman lengkapnya berikut:
1 Penjelasan JK Soal Nama Ari Soemarno
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, nama Ari Soemarno yang disebut dalam percakapan terkait diskusi perkiraan defisit gas di Jawa Barat pada 2021 mendatang. Proyek infrastruktur Terminal Regasifikasi LNG ini akan dibangun dengan tingkat keandalan yang tinggi serta kompetitif dibanding dengan terminal yang ada di Indonesia dan di regional."Ini untuk menjelaskan juga kenapa ada Pak Ari di situ? Karena ada begini, pada tahun 2013 itu kita diskusi, ada masalah yang akan terjadi tahun 2020/2021, yaitu gas di sekitar Jawa Barat ini habis," kata JK.
Proyek Terminal Regasifikasi LNG Darat dengan investasi sekitar Rp 10 triliun ini sepenuhnya akan dibiayai oleh pemenuhan modal pemegang saham serta pinjaman dari Lembaga Keuangan Jepang, yang terdiri dari Lembaga Keuangan Pemerintah Jepang dan Perbankan Jepang.
Namun, proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.
JK menambahkan, diperlukan fasilitas regasifikasi untuk mendistribusikan gas dari lokasi proyek ke Jawa Barat. Selain itu, juga ada pertimbangan menggunakan terminal apung alias floating terminal untuk mendistribusikan gas.
"Tapi floating terminal itu ongkosnya mahal. Coba cek sama mereka, US$ 3 per mmbtu, ini setengahnya dan lebih terjamin. Jadi pembicaraan itu, saya tau betul itu tidak ada membicarakan fee, unsur mengatur PP-nya tadi itu," tutur JK.
JK menjelaskan, nama Ari disebut karena ia ahli soal gas dan menjadi tim ahli, sehingga tidak ada pembahasan mengenai fee proyek.
"Di mana pemerintah dalam hal ini BUMN berapa sahamnya, bukan berapa yang didapatnya Bu Rini. Ada Pak Ari, karena Pak Ari yang ahli soal gas. Sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungannya dan waktu itu Rini belum jadi menteri, jadi tidak ada hubungannya," ujar JK.
2 JK: Itu Bukan soal Fee
JK mengatakan rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang bocor ke publik bukan soal fee. JK memastikan isi percakapan dalam rekaman tersebut terkait investasi dengan swasta."Saya tahu betul bahwa itu bukan soal fee. Itu hanya soal bagaimana private public partnership itu dikelola dengan baik," kata JK.
JK menegaskan, rekaman tersebut tidak ada urusannya dengan pemberian fee. Dia pun memastikan bahwa mengetahui dengan pasti isi percakapan dalam rekaman tersebut.
"Jadi tidak ada urusan fee-fee, hanya bagaimana public private partnership, membangun sesuatu investasi dengan kerja sama lembaga pemerintah, swasta, di situ letaknya. Hanya mengatur sahamnya yang ada sedikit perbedaan pandangan, tidak ada soal fee. Saya tahu betul itu," ujarnya.
JK menjelaskan proyek perusahaan pemasok gas ke Pertamina dimulai pada tahun 2013 sebelum dirinya menjadi Wapres. Proyek tersebut murni dikerjakan swasta.
"Iya, itu proyek dimulai tahun 2013, sebelum saya jadi Wapres. Jadi itu proyek murni swasta," ungkapnya.
"Ini untuk menjelaskan juga kenapa ada Pak Ari di situ? Karena ada begini, pada tahun 2013 itu kita diskusi, ada masalah yang akan terjadi tahun 2020/2021, yaitu gas di sekitar Jawa Barat ini habis," imbuhnya.
Karena habisnya ketersediaan pasokan gas di Jawa Barat, maka gas tersebut didatangkan dari daerah lain. Untuk itu diperlukan fasilitas regasifikasi.
"Regasifikasi namanya, dan itu akan terjadi nanti 2020/2021 kekurangan itu. Kalau tidak ada fasilitas ini, akan masalah. Kedua memang ada sebelumnya, floating terminal, tapi floating terminal itu ongkosnya mahal. Coba cek sama mereka, US$ 3 per mmbtu, ini setengahnya dan lebih terjamin. Jadi pembicaraan itu, saya tau betul itu tidak ada membicarakan fee, unsur ngatur pp nya tadi itu," jelasnya.
Pembicaraan fee yang dimaksud adalah berapa saham yang dimiliki pemerintah dalam hal ini BUMN.
"Bukan berapa yang didapatnya Bu Rini. Ada Pak Ari, karena Pak Ari yang ahli soal gas. Sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungannya dan waktu itu Rini belum jadi Menteri (BUMN), jadi tidak ada hubungannya," tuturnya.
3 Tanggapan Jokowi
Presiden Jokowi sendiri enggan mengomentari isi dari rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir yang bocor ke masyarakat. Ia mengaku akan mengambil tindakan setelah ada kejelasan konteks dari rekaman pembicaraan tersebut."Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas" kata Jokowi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga buka suara atas viralnya rekaman pembicaraan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Rekaman tersebut, kata dia, tidak terkait bagi-bagi fee proyek.
Rini mengaku, pihaknya tak mengingat kapan pembicaraan itu dilakukan. Namun, Rini mengatakan, pembicaraan tersebut terkait pembangunan penyimpanan (storage) gas.
"Pak Sofyan (Direktur Utama PLN) sudah jelas kalau itu adalah apa namanya kapan ya saya juga udah nggak ingat kapan pembicaraan. Saya dengan Pak Sofyan membicarakan mengenai ada proposal untuk apa namanya storage gas yang kemudian minta offtake dari Pertamina tapi kemudian minta offtake juga dari PLN berarti kan kita menjadi punya risiko," jelas Rini sebelumnya. detik.com
loading...
Comments
Post a Comment